Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengusulkan standardisasi monitoring hutan untuk negara-negara di ASEAN. Hal itu akan disampaikan dalam Twenty-Seventh ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF27) yang digelar di Bogor pada Kamis-Jumat, 18-19 Juli 2024.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha menjelaskan alasan pengusulan tersebut karena Indonesia sudah memiliki metode yang advance dalam monitoring hutan.
"Jadi kita ada hasil-hasil (dari working group) terkait dengan forest product dan juga hasil sustainable product management (dari hutan), menghasilkan beberapa kriteria terkait penilaian hutan, (yang) akan dibahas lebih lanjut di pertemuan ini, termasuk inisiatif Indonesia unutk membawa metodologi kita monitoring hutan. Ini sangat penting, karena kita advance di isu ini," ujar Dida usai membuka AWG-FDP.
Menurut Dida, perlu ada kesamaan pandangan di negara-negara ASEAN terkait monitoring hutan. Dari kesamaan itu nantinya bisa diukur perbandingannya dari tahun ke tahun maupun antarnegara ASEAN.
"Tidak hanya sebenarnya ke ASEAN, kita ingin membawa ke global terkait global forest. Kita punya metode sistem monitoring (yang advance), kita bawa ke ASEAN, lebih jauh lagi ke internasional," ujar Dida.
"Tetapi setidaknya di tingkat ASEAN, kita punya persamaan pandangan dengan negara ASEAN bagaimana kita melakukan standardisasi dalam sistem monitoring (hutan). Jika metode kita berbeda, nanti tidak bisa diperbandingkan dengan negara lain, (makanya isu) itu menjadi sangat penting," imbuh Dida.
Dida pun berharap hasil ASOF27 dari negara-negara ASEAN dapat berkontribusi terhadap komitmen dalam pengelolaan hutan, termasuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dunia.
"Kita ingin ASEAN memiliki pandangan yang sama, bagaimana kita mengelola hutan ini secara lestari. Kita ingin memberikan kontribusi terhadap komitmen terhadap dunia, bagaimana meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati," ujar Dida.
"Pada sisi lain kita ingin negara ASEAN berkontribusi terkait (target) Paris Aggrement dari sektor kehutanan, dimana kehutanan masih memegang kunci yang sangat penting dalam mencapai (target) tersebut," pungkasnya.
Back
